MAKALAH ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

MAKALAH

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Di Buat Untuk Memenuhi Tugas Dalam Mata Kuliah :
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PENDIDIKAN KARAKTER



Disusun oleh:

FEBRI HUSANDRA
NIM: 211 017 014

AHMADI
NIM: 211 017 014

Dosen pembimbing:

Dr. HASRINAL, M.Pd
NIP. 19680527 199803 1 001


MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA JURUSAN
TARBIYAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
TAHUN AKADEMIK 2018/2019


KATA PENGANTAR

Pujisyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua termasuk penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang diberikan, dalam hal ini penulis menyusun makalah yang berjudul ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN. Shalawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada kekasih Allah serta suri tauladan bagi umat islam yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliah ataupun zaman kebodohan ke zaman islamiah yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini.

Sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan tentunya penulis menyadari masih terdapat kesalahn dalam penyusunan makalah ini ,maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki dan menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya . Disamping itu penulis juga berharap mudah-mudahan pembahasan yang disajikan oleh penulis dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca serta penulis sendiri mengenai analisis kebijakan pendidikan.

Terakhir, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta kesehatan kepada kita semua.

Penyusun,

KELOMPOK 3


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. RUMUSAN MASALAH
C. TUJUAN

BAB II PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN
B. AKTOR ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN
C. RUANG LINGKUP ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN
D. PENDEKATAN ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

BAB III PENUTUP
KESIMPULAN
SARAN

DAFTAR PUSTAKA


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan pendidikan merupakan suatu hal yang pokok untuk menentukan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dalam suatu negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap lembaga pendidikan tidak akan pernah lepas dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan dalam negera tempat lembaga pendidikan itu ada.

Di Indonesia, yang merupakan negara hukum juga menitikberatkan sektor pendidikan sebagai wahana untuk memajukan negaranya. Bagaimana tidak? Kebijakan demi kebijakan dibongkar pasang untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal, meski realitanya masih jauh dari harapan.

Dimulai dari kebijakan pengalokasian 20% APBN untuk anggaran pendidikan yang sampai saat ini masih belum 100% terlaksana, hingga kurikulum yang berubah-ubah. Inkonsistensi pemerintah dalam memutuskan kebijakan pendidikan sering menimbulkan tanda tanya dan kontroversi di masyarakat dan dunia pendidikan.

Para analisis kebijakan dalam bidang pendidikan tidak hanya dituntut untuk menguasai isu-isu pendidikan yang relevan baik isu pendidikan secara internal maupun isu-isu pendidikan dalam kaitannya secara lintas sektoral.

A. Rumusan Masalah
  1. Apakah pengertian dari analisis kebijakan pendidikan?
  2. Siapakah aktor analisis kebijakan pendidikan itu?
  3. Seperti apakah ruang lingkup analisis kebijakan pendidikan?
  4. Pendekatan seperti apa yang digunakan untuk melakukan analisis kebijakan?
B. Tujuan Penulisan
  1. Memahami pengertian dan hakikat analisis kebijakan pendidikan
  2. Mengetahui aktor analisis kebijakan pendidikan.
  3. Mengetahui ruang lingkup analisis kebijakan pendidikan.
  4. Mengetahui pendekatan apa saja yang digunakan untuk melakukan analisis kebijakan pendidikan.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berpikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia, paling tidak sejak manusia mampu melahirkan dan memelihara pengetahuan dalam kaitannya dengan tindakan.

Beberapa ahli memiliki pengertian yang berbeda dalam mengartikan analisis kebijakan, diantaranya: 
  1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah
    1. penyelidikan thd suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yg sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb);
    2. penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yg tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 
  2. Dunn mengungkapkan bahwa analisis kebijakan adalah suatu prosedur untuk menghasilkan informasi mengenai masalah-masalah kemasyarakatan berikut tindakan pemecahannya. 
  3. Patton dan Sawicki (1986) analisis kebijakan adalah suatu rangkaian proses dalam menghasilkan kebijakan.
  4. Duncan MacRae ( 1976) analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahkan pikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik.
  5. Stokey dan Zekhauser ( 1986) analisis kebijakan sebagai suatu proses rasional dengan menggunakan metode dan teknik rasional.
Dari beberapa pengertian di atas dapat kita tarik pengertian yang lebih rinci bahwa analisis kebijakan merupakan cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan. Jadi analisis kebijakan pendidikan merupakan cara memecahkan masalah yang ada dalam kebijakan-kebijakan tentang pendidikan menggunakan pemahaman yang dimiliki oleh manusia itu sendiri.

Menurut william dunn (1981:70) yang dialih bahasakan oleh muhajir darwin (1987:63-64) bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang issue yaitu arah tindakan actual atau potensial dari pemerintah yang didalamnya terkandung konflik diantara kelompok masyarakat.

B. Aktor Analisis Kebijakan Pendidikan

Sejak berdirinya badan penelitian dan pengembangan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada permulaan tahun 1970an, berbagai bentuk kegiatan penelitian, penilaian, dan pengembangan pendidikan telah banyak dilakukan untuk menunjang proses pembuatan keputusan. Badan ini terus berkembang dengan pesat, khususnya dalam memberikan masukan pemikiran terhadap proses pembangunan pendidikan yang telah direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis sejak Repelita I. Badan ini terus berperan dalam melahirkan berbagai gagasan pembaharuan pendidikan sehingga proses pembangunan pendidikan telah melewati masa-masa yang penuh tantangan.

Para analisis kebijakan dalam bidang pendidikan tidak hanya dituntut untuk menguasai teknik-teknik penelitian dan pengembangan tetapi juga dituntut untuk menguasai isu-isu pendidikan yang relevan baik isu pendidikan secara internal maupun isu-isu pendidikan dalam kaitannya secara lintas sektoral.

Isu-isu pendidikan secara nternal akan meliputi sistem pendidikan berikut komponen-komponennya yang integral, seperti pendidikan dasar (berfungsi menanamkan kemampuan dasar), pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan profesional, pendidikan luar sekolah, serta komponen-komponen penunjang sisitem pendidikan.

Isu-isu pendidikan secara eksternal, yang juga sangat penting untuk terus dikaji oleh para analisis kebijakan, menyangkut keterkaitan yang integral antar pendidikan dengan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, serta kehidupan sosial budaya.

Dalam kaitannya dengan hal-hal di atas suatu lembaga penelitian dan pengembangan pendidikan perlu mencurahkan perhatiannya untuk memenuhi tantangan yang dimaksudkan. Kemampuan lembaga penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan analisis kebijakan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan gagasan-gagasan pembaharuan berdasarkan isu-isu yang realistis dan sesuai dengan tuntutan zaman, tetapi yang sama pentingnya ialah kemampuan dalam mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang dihasilkan tersebut agar benar-benar terwujud dalam bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam sejarahnya, badan ini terus meningkatkan fungsinya sebagai badan pembaru sistem pendidikan nasional. Dari periode Repelita I berikutnya, pergeseran fungsi badan ini semakin terasa terutama dalam menjalankan fungsinya mempersiapkan bahan kebijakan jangkah menengah dan jangka panjang.

Di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, proses pengambilan kebijakan public telah diatur baik oleh Undang-undang No. 2 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah maupun kebijakan Depdikbud itu sendiri. tentang proses pelaksanaan analisis kebijakan sebagai suatu sistem telah diungkapkan secara sistematis oleh Penelaah sektor Pendidikan, yang dilaksanakan oleh Balitbang Depdikbud bekerjasama dengan proyek IEES (Improving the Efficency System Project) pada tahun 1986.

Salah satu lembaga penelitian yang melakukan analisis kebijakan pendidikan yakni Smeru. Smeru adalah sebuah lembaga penelitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat, tepat waktu, dengan analisis yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

C. Ruang Lingkup Analisis Kebijakan Pendidikan

Ruang lingkup kegiatan analisis kebijakan pendidikan meliputi:
  1. Pengumpulan data statistik pendidikan
  2. Pengembangan kurikulum.
  3. Sistem pengujian.
  4. Penelitian pendidikan dan kebudayaan.
  5. Teknologi komunikasi pendidikan.
  6. Pengembangan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan.
Kegiatan yang terakhir yakni kegiatan pada nomor 6 berfungsi untuk menyiapkan bahan-bahan rumusan kebijakan pendidikan, baik kebijakan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek, maupun bahan-bahan untuk kebijakan departemen yang setiap saat diperlukan oleh pengambil keputusan.

Salah satu fungsi paling menonjol dari Badan Penelitian dan Pengembangan adalah Analisis dan Perumusan Bahan Kebijakan dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam menyiapkan dan merumuskan bahan-bahan kebijakan sesuai dengan isu-isu penting pendidikan yang berkembang dalam dunia penelitian, pengembangan, dan masyarakat luas.

Dalam suatu proyek yang dinamakan Proyek Perencanaan dan Kebijakan Pendidikan (Education Policy and Planning Project) atau proyek EPP yang mendapat bantuan USAID (The United States Agency for International Development). Proyek tersebut resmi dilaksanakan pada bulan Juli 1984 dengan tujuan pokok: “meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui perumusan kebijakan dan perencanaan yang lebih baik yang didasarkan pada informasi yang lebih lengkap dan teliti serta metode analisis yang lebih baik terhadap informasi tersebut.”

Sejak dilaksanakannya proyek tersebut, berbagai upaya telah dilakukan khususnya dalam melakukan identifikasi terhadap berbagai masalah pendidikan sebagai sasaran dalam melakukan analisis kebijakan. Sejak saat itu analisis kebijakan dilaksanakan melalui koordinasi di antara berbaga unit di lingkungan Depdikbud. Hasilnya adalah usulan-usulan kebijakan yang sangat berguna dalam mempersiapkan Rumusan kebijakan Tahunan Mendikbud dan Naskah Repelita.

D. Pendekatan Analisis Kebijakan Pendidikan

Dalam literatur analisis kebijakan, pendekatan dalam analisis kebijakan pada dasarnya meliputi dua bagian besar, yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif.
  1. Pendekatan Deskriptif. Pedekatan deskriptif adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan dalam penelitian pengembangan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan murni maupun terapan, untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Istilah yang digunakan oleh Cohn mengenai pendekatan deskriptif ini adalah pendekatan positif yang diwujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan dalam menyajikan suatu State of Art atau keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang dteliti dan yang perlu diketahui oleh para pemakai. Tujuan pendekatan deskriptif dalam analisis kebijakan ialah agar para pengambil keputusan memahami permasalahan yang sedang disoroti dari suatu kebijkan.
  2. Pendekatan Normatif. Pendekatan normatif yang sering juga disebut pendekatan preskriptif merupakan upaya dalam ilmu pengetahuan untuk menawarkan suatu norma, kaidah atau “resep” yang dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan masalah. Tujuan pendekatan ini adalah membantu mempermudah para pemakai hasil penelitian dalam menentukan atau memilih salah satu dari beberapa pilihan cara atau prosedur yang paling efisien dalam menangani atau memecahkan suatu masalah. Dengan norma tersebut diharapkan para pemakai hasil penelitian memperoleh manfaat yang lebih besar dari kegiatan penelitian dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam memecahkan masalah-masalah sosial atau kemasyarakatan. Informasi yang bersifat normatif ini oleh Penelaah Sektor Pendidikan Balitbang-Depdikbud 1986 disebut informasi teknis, karena merupakan hasil analisis data berdasarkan informasi yang berkaitan dengan suatu isu kebijakan yang sedang atau ingin disoroti.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
  1. Analisis kebijakan pendidikan merupakan cara memecahkan masalah yang ada dalam kebijakan-kebijakan tentang pendidikan menggunakan pemahaman yang dimiliki oleh manusia itu sendiri.
  2. Aktor yang melakukan analisis kebijakan pendidikan adalah lembaga penelitian dan pengembangan yang berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayan serta lembaga penelitian independent seperti SMERU.
  3. Ruang lingkup analisis kebijakan pendidikan meliputi pengumpulan data statistik pendidikan, pengembangan kurikulum, sistem pengujian, penelitian pendidikan dan kebudayaan, teknologi komunikasi pendidikan, dan pengemabangan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan.
  4. Pendekatan analisis pendidikan yakni pendekatan deskriptif dan normatif.
B. Saran

Seyogyanya analisis dalam bidang pendidikan harus selalu dilakukan karena pendidikan di Indonesia masih jauh dari tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD alinea IV. Mudah-mudahan dengan pembahasan makalah ini dapat menambah pengetahuan pembaca khususnya pemakalah sendiri mengenai analisis kebijakan pendidikan.


DAFTAR PUSTAKA
  • Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, 1993, Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
  • Nanang Fattah, 2012, Analisis Kebijakan Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
  • William N Dunn,1980, Analisis Kebijakan Publik. (Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press. Edward III, George C.
  • http://immstitwates.blogspot.com/2014/04/analisis-kebijakan-pendidikan.html,(diakses 22-September-2018)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Manfaat Ilmu Al Jarh wa Al Ta’dil

BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Umat Islam memiliki dua landasan utama yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunnah) sebagai pedoman hidup di dunia. Al-Qur’an yang notaben kalam Allah, telah dijamin kemurnian dan keabsahannya. yakni Al-Qur’an shahi likulli zamanin wamakan karena Al-qur’an diturunkan secara mutawatir. Sedangkan Sunnah atau sabda Rasul tidak semuanya berpredikat mutawatir, sehingga tidak semua hadis bisa diterima, karena belum tentu setiap hadis itu berasal dari Rasulullah. Oleh karenanya muncullah ilmu yang berkaitan dengan hadis atau biasa disebut dengan istilah ‘Ulumul Hadits. Dari berbagai macam cabang ilmu yang berkaitan dengan hadis, ada satu ilmu yang membahas tentang keadaan perawi dari segi celaan dan pujian, yaitu Ilmu Al-Jarh wa Al-Ta’dil. Dari ilmu inilah kita bisa mengetahui komentar-komentar para kritikus hadis tentang keadaan setiap perawi, apakah diterima (maqbul) atau ditolak (mardud) sehingga nantinya bisa ditentukan status dan derajat hadis yang...
Read more

Doktin Doktrin Qodariyah

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Sejak awal permasalahan teologis dikalangan umat Islam telah terjadi perbedaaan dalam bentuk praktis maupun teoritis. Perbedaan tersebut tampak melalui perdebatan dalam masalah kalam yang ahirnya menimbulkan berbagai aliran-aliran dalam Islam. Dalam perdebatan tentang teologi ini, yang diperdebatkan bukanlah akidah-akidah pokok seperti iman kepada Allah, kepada malaikat dan lain sebagainya, melainkan perdebatan masalah akidah cabang yang membahas bagaimana sifat Allah, Al-Qur’an itu baru ataukah qodim, malaikat itu termasuk golongan jin atau bukan, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Pebedaan tersebut ahirnya menimbulkan berbagai macam aliran diantaranya seperti Khawarij, Syiah, Murji’ah, Mu’tazilah, Jabariyah dan Qodariyah, Asy’ariyah dan Maturidiyah. Dalam bab ini kita akan membahas sedikit banyak tentang aliran Qodariyah dan Jabariyah yang juga timbul akibat dari adanya permasalahan-permasalahan kalam. B. RUMUSAN MA...
Read more

Pengertian Wisatawan

Pengertian Pariwisata Definisi pariwisata secara luas adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Menurut Spillane (2000:307), mengatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, dan lain-lain. Menurut Lundberg et al (2005:65), yang menyatakan bahwa pariwisata adalah konsep yang dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Pariwisata adalah kegiatan dimana orang terlibat dalam perjalanan jauh dari tempat tinggal terutama untuk bisnis atau kesenangan. Pariwisata adalah bisnis dimana menyediakan barang dan jasa untuk wisatawan dan melibatkan setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh atau untuk pengunjung untuk perjalanannya....
Read more

Pengertian Pertumbuhan Perusahaan (Growth)

Pertumbuhan Perusahaan Pengertian Pertumbuhan Perusahaan (Growth) Menurut Kallapur dan Trombley (2001:3-15), menjelaskan bahwa pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan ukuran perusahaan melalui peningkatan aktiva. Tingkat pertumbuhan yang semakin cepat mengindikasikan bahwa perusahaan sedang mengadakan ekspansi. Kegagalan yang disebabkan oleh ekspansi akan meningkatkan beban perusahaan karena perusahaan harus menutup pengembalian beban ekspansi. Hal ini menyebabkan pembagian dividen kepada pemegang saham menurun. Kondisi tersebut dapat menyebabkan investor tidak berminat lagi untuk menanamkan modalnya pada perusahaan sehingga cenderung akan menjual saham yang dimilikinya. Brigham dan Houston (2001:58), mendefinisikan pertumbuhan sebagai perubahan aset tahunan dari total aktiva.Hal ini dapat dibuktikan melalui perusahaan yang tumbuh dapat dilihat dari peningkatan aktiva untuk memperbesar ukuran perusahaan.Konsep ini didasarkan pada dua argum...
Read more