ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pada hakekatnya pembangunan adalah kemajuan dan perbaikan yang terus menerus menuju tercapainya tujuan yang diinginkan. Secara umum tujuan yang ingin dicapai tersebut adalah terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka segenap potensi dan sumber daya pembangunan yang ada harus dialokasikan secara efektif dan efesien, demi meningkatkan produksi secara keseluruhan.

Untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan adil, tentu membutuhkan dukungan keuangan pusat dan daerah, terutama dalam kaitan dengan bantuan pusat dan pembagiannya, yaitu dengan diberlakukannya pelaksanaan Otonomi Daerah. Didalam era otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, dengan kata lain tugas dan kewajiban pemerintah daerah adalah menyediakan barang dan jasa yang dampaknya bersifat lebih terbatas pada penduduk di suatu wilayah tertentu, seperti didalam hal penerangan jalan, mobil pemadam kebakaran, penyediaan lampu lalu lintas dan sebagainya untuk kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari berhasil tidaknya pembangunan daerah, karena pada dasarnya pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk menyelenggarakannya perlu didukung oleh berbagai sarana dan prasarana penunjang, baik fisik maupun non fisik untuk menyelesaikan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan, termasuk program-program pembangunan di daerah, baik yang sifatnya baru maupun lama yang sempat tertunda, dan itu jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Pentingnya Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan biaya ini, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Pamudji (2005 : 4) yang menyatakan bahwa Pemerintah daerah tak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien, tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus kemampuannya sendiri.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa agar daerah mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu memungkinkan pelaksanaan tugas pemerintah dan pembagunan serta pelayanan terhadap masyarakat tentunya perlu didukung dengan penyediaan dana yang cukup, sehingga usaha menggali berbagai sumber pendapatan menjadi sangat penting, diantaranya dengan menggali sumber-sumber penerimaan yang dimiliki untuk meningkatkan Penerimaan Daerah.

Kebijakan otonomi yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terlihat bahwa Pemerintah Daerah dituntut untuk menyediakan dana guna melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan potensi-potensi Penerimaan Daerah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Manfaat Ilmu Al Jarh wa Al Ta’dil

BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Umat Islam memiliki dua landasan utama yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunnah) sebagai pedoman hidup di dunia. Al-Qur’an yang notaben kalam Allah, telah dijamin kemurnian dan keabsahannya. yakni Al-Qur’an shahi likulli zamanin wamakan karena Al-qur’an diturunkan secara mutawatir. Sedangkan Sunnah atau sabda Rasul tidak semuanya berpredikat mutawatir, sehingga tidak semua hadis bisa diterima, karena belum tentu setiap hadis itu berasal dari Rasulullah. Oleh karenanya muncullah ilmu yang berkaitan dengan hadis atau biasa disebut dengan istilah ‘Ulumul Hadits. Dari berbagai macam cabang ilmu yang berkaitan dengan hadis, ada satu ilmu yang membahas tentang keadaan perawi dari segi celaan dan pujian, yaitu Ilmu Al-Jarh wa Al-Ta’dil. Dari ilmu inilah kita bisa mengetahui komentar-komentar para kritikus hadis tentang keadaan setiap perawi, apakah diterima (maqbul) atau ditolak (mardud) sehingga nantinya bisa ditentukan status dan derajat hadis yang
Read more

MAKALAH ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Image
MAKALAH ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN Di Buat Untuk Memenuhi Tugas Dalam Mata Kuliah : ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PENDIDIKAN KARAKTER Disusun oleh: FEBRI HUSANDRA NIM: 211 017 014 AHMADI NIM: 211 017 014 Dosen pembimbing: Dr. HASRINAL, M.Pd NIP. 19680527 199803 1 001 MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA JURUSAN TARBIYAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 KATA PENGANTAR Pujisyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua termasuk penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang diberikan, dalam hal ini penulis menyusun makalah yang berjudul ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN. Shalawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada kekasih Allah serta suri tauladan bagi umat islam yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliah ataupun zaman kebodohan ke zaman islamiah yang penuh d
Read more

Doktin Doktrin Qodariyah

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG MASALAH Sejak awal permasalahan teologis dikalangan umat Islam telah terjadi perbedaaan dalam bentuk praktis maupun teoritis. Perbedaan tersebut tampak melalui perdebatan dalam masalah kalam yang ahirnya menimbulkan berbagai aliran-aliran dalam Islam. Dalam perdebatan tentang teologi ini, yang diperdebatkan bukanlah akidah-akidah pokok seperti iman kepada Allah, kepada malaikat dan lain sebagainya, melainkan perdebatan masalah akidah cabang yang membahas bagaimana sifat Allah, Al-Qur’an itu baru ataukah qodim, malaikat itu termasuk golongan jin atau bukan, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Pebedaan tersebut ahirnya menimbulkan berbagai macam aliran diantaranya seperti Khawarij, Syiah, Murji’ah, Mu’tazilah, Jabariyah dan Qodariyah, Asy’ariyah dan Maturidiyah. Dalam bab ini kita akan membahas sedikit banyak tentang aliran Qodariyah dan Jabariyah yang juga timbul akibat dari adanya permasalahan-permasalahan kalam. B. RUMUSAN MA
Read more

Pengertian Wisatawan

Pengertian Pariwisata Definisi pariwisata secara luas adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Menurut Spillane (2000:307), mengatakan bahwa pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, dan lain-lain. Menurut Lundberg et al (2005:65), yang menyatakan bahwa pariwisata adalah konsep yang dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Pariwisata adalah kegiatan dimana orang terlibat dalam perjalanan jauh dari tempat tinggal terutama untuk bisnis atau kesenangan. Pariwisata adalah bisnis dimana menyediakan barang dan jasa untuk wisatawan dan melibatkan setiap pengeluaran yang dikeluarkan oleh atau untuk pengunjung untuk perjalanannya.
Read more

Pengertian Pertumbuhan Perusahaan (Growth)

Pertumbuhan Perusahaan Pengertian Pertumbuhan Perusahaan (Growth) Menurut Kallapur dan Trombley (2001:3-15), menjelaskan bahwa pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan ukuran perusahaan melalui peningkatan aktiva. Tingkat pertumbuhan yang semakin cepat mengindikasikan bahwa perusahaan sedang mengadakan ekspansi. Kegagalan yang disebabkan oleh ekspansi akan meningkatkan beban perusahaan karena perusahaan harus menutup pengembalian beban ekspansi. Hal ini menyebabkan pembagian dividen kepada pemegang saham menurun. Kondisi tersebut dapat menyebabkan investor tidak berminat lagi untuk menanamkan modalnya pada perusahaan sehingga cenderung akan menjual saham yang dimilikinya. Brigham dan Houston (2001:58), mendefinisikan pertumbuhan sebagai perubahan aset tahunan dari total aktiva.Hal ini dapat dibuktikan melalui perusahaan yang tumbuh dapat dilihat dari peningkatan aktiva untuk memperbesar ukuran perusahaan.Konsep ini didasarkan pada dua argum
Read more